APBN-BUMN ‘Berdarah-darah’, Pak Jokowi Yakin Ibu Kota Mau Pindah?

Jakarta – Pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) diprediksi menelan biaya Rp 466 triliun. Pada tahun 2019 silam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sumber pendanaannya sebagian besar dari investasi swasta dan BUMN. Sementara itu, porsi APBN hanya 19%.

Selanjutnya, pemerintah berencana memulai pembangunannya tahun ini, dengan diawali pembangunan Istana Presiden. Sayangnya, rencana itu dikritik keras oleh sejumlah pihak.

Hal yang paling disorot adalah kemampuan APBN di tengah pandemi COVID-19. Menurut Ekonom Senior Didik Junaedi Rachbini, kondisi APBN sudah sangat ‘berdarah-darah’ di tengah penanganan COVID-19. Keuangan BUMN pun juga dinilainya sama.

“APBN sudah berdarah-darah, BUMN yang diberi penugasan juga sudah berdarah-darah. Utangnya naik dari Rp 500 T menjadi 1.100 T sampai hampir Rp 1.200 triliun yang BUMN non keuangan. Tambah BUMN keuangan jadi Rp 2.000 triliun itu utang BUMN,” tegas Didik saat dihubungi, Rabu (21/4/2021).

Dengan demikian, ia mendesak pembangunan ibu kota baru ditunda. “Ini harus ditunda, tidak bisa tidak,” urainya.

Tak jauh berbeda, pendiri Narasi Institute sekaligus Ekonom Senior Fadhil Hasan mengatakan, kapasitas ekonomi dan kondisi keuangan negara sangatlah tidak memadai untuk membiayai proyek ibu kota baru.

Faktanya, utang pemerintah terus meningkat menjadi Rp 6.300 triliun, dan diprediksi mencapai Rp 10.000 triliun pada 2024. Belum lagi penerimaan negara dari sektor pajak justru semakin menurun dengan rasio pajak dari 10,2% pada tahun 2018, menjadi 7,9% pada tahun 2020.

“Di kala sumber daya semakin terbatas dan negara sedang diperhadapkan pada upaya penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi, membangun ibu kota baru sungguh bukan merupakan prioritas yang tepat dan langkah yang benar,” tutur Fadhil.

Ia mengatakan, pembangunan ibu kota tahun ini hanya akan membebani ekonomi negara.

“Ini hanya akan menambah beban perekonomian dan persoalan yang lebih rumit bagi pemerintah. Legacy yang ingin ditorehkan Jokowi akan berakhir sebagai misery yang bagi masyarakat banyak,” ujar Fadhil.

Ia menilai, kondisi ekonomi saat ini juga akan sulit mewujudkan partisipasi swasta dalam pembiayaan proyek ibu kota baru.

“Partisipasi swasta tentunya bisa terealisasi jika kondisi perekonomian dalam keadaan baik dengan tren yang meningkat dan kondisi iklim investasi kondusif. Namun, kedua hal tersebut sekarang ini belum nampak bahkan kini ekonomi masih dalam taraf awal pemulihan, itu pun jika penanganan pandemi COVID-19 berjalan baik,” ucap dia.

Selain itu, pemerintah sendiri mengatakan pembangunan ibu kota baru berpeluang dibiayai Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Menurut Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, hal itu pun akan membebani keuangan negara.

“SWF itu adalah sesuatu yang membahayakan keuangan negara ke depannya karena SWF tidak memakai atau tidak mencatatkan uangnya melalui APBN. Jadi pendanaannya di luar APBN, dia dapat modal di luar APBN. Nah ini sangat bahaya, pemerintah bisa langsung ambil utang ke SWF,” papar Anthony.

Oleh sebab itu, menurutnya pembangunan ibu kota baru tahun ini, meski tak menggunakan APBN pun harus tetap ditunda. Anthony mengatakan, pemerintah harus tetap fokus pada penanganan pandemi COVID-19, terutama pengadaan vaksin.

“Semua orang juga mengatakan kalau ibu kota baru ini suatu proyek yang tidak masuk akal. Ini proyek ilusi saja. Kalau apa yang harus dilakukan di tengah pandemi, ya pasti vaksin. Semua negara kan mengamankan vaksin sebagai cara pemutus mata rantai COVID-19,” tandas dia.

Sumber : Detik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *