Mudik Lokal Boleh Tapi Hindari Kegiatan Pemicu Kerumunan

YOGYA, KRJOGJA.com – DIY menjadi salah satu kawasan aglomerasi, sehingga aktivitas mudik lokal di internal wilayah ini diperbolehkan. Kendati demikian Pemda DIY mengingatkan masyarakat untuk tetap mengurangi kegiatan yang bisa memicu terjadinya kerumunan. Terutama bagi warga yang tinggal di RT/RW dengan zona merah dan oranye, sebaiknya tidak menggelar kegiatan sosial, untuk memutus rantai penularan Covid-19.

“Memang DIY termasuk salah satu kawasan aglomerasi sehingga masyarakat diperbolehkan untuk melakukan mudik dengan skala lokal. Kecuali bagi mereka yang tinggal di kawasan zona merah atau oranye, sebaiknya tidak mudik terlebih dahulu. Semua itu untuk meminimalisir penyebaran Covid-19,” kata Sekda DIY K Baskara Aji di Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (23/4).

Baskara Aji mengungkapkan, kasus Covid-19 di DIY yang masih fluktuatif perlu menjadi perhatian semua pihak. Selain penegakan protokol kesehatan secara ketat dalam setiap aktivitas, pengawasan terhadap mobilitas masyarakat juga perlu diperhatikan. Untuk itu Satgas Covid-19 di setiap RT/RW atau kalurahan memiliki peran penting dalam hal pengawasan. Karena merekalah yang lebih banyak mengetahui kondisi di lingkungan sekitar.

Kebijakan Pemerintah Pusat tentang mudik, DIY disebut sebagai kawasan aglomerasi Yogya Raya yang mencakup lima wilayah yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul. Pemerintah membolehkan mudik lokal di internal kawasan aglomerasi Yogya Raya ini.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) siap menerapkan pengendalian transportasi di masa sebelum, selama dan sesudah peniadaan mudik. Langkah ini untuk menindaklanjuti Surat Edaran Satgas No 13 tentang Peniadaan Mudik Idul Fitri dan Upaya Pengendalian Covid-19 Selama Bulan Ramadan beserta adendumnya yang telah diterbitkan Satgas Penanganan Covid-19.

Khusus untuk pengendalian di masa pelarangan mudik, telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Pengendalian ini untuk mendukung upaya mencegah lonjakan kasus Covid-19 seperti yang sempat terjadi pascalibur panjang beberapa bulan terakhir.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, pada periode sebelum dan sesudah pelarangan mudik, Kemenhub telah melakukan pengetatan syarat pelaku perjalanan dalam negeri yang berlaku 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021. Pengetatan syarat perjalanan ini untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan kasus penularan antardaerah pada masa sebelum dan sesudah pelarangan mudik. “Sementara pelarangan mudik tetap berlangsung pada 6-17 Mei 2021. Adapun pengetatan yang dilakukan dengan mempersingkat masa berlaku tes Covid-19,” ujar Adita.

Para pelaku perjalanan udara, laut dan kereta api wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif RT-PCR/rapid test antigen maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan atau GeNose C19 di bandara, pelabuhan, dan stasiun sebelum keberangkatan. Sementara, untuk para pelaku perjalanan darat baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi diimbau melakukan tes dan dimungkinkan dilakukan tes acak di terminal, rest area atau di titik penyekatan. (Ria/Ira/Imd)

Sumber : KR Jogja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *