DIY Pertimbangkan Warga Tak Boleh Bepergian Antar Kabupaten/Kota

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemerintah pusat mengeluarkan larangan mudik di kawasan aglomerasi antar kabupaten/kota alias mudik lokal. DIY pun bersiap menerapkan dengan berbagai penyesuaian.

Karakter aglomerasi DIY dengan provinsi lain berbeda. Ini yang membuat kebijakan tersebut sulit diterapkan, melihat luas wilayah tiap kabupaten/kota dan batas wilayah berdekatan dengan jalan lintas yang banyak.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengatakan pihaknya hingga kini belum mendapatkan arahan dari pemerintah pusat terkait pelarangan mudik lokal. Namun bila kebijakan tersebut diterapkan maka Pemda DIY akan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat.

“Lah iya mengikuti, tidak mungkin tidak. Saya kan nggak punya dasar kalau pemerintah pusat mencabut. Kalau antar kabupaten ndak boleh, saya perlu ngatur. Saya belum tahu, saya akan koordinasi dengan Pak Sekda,” ungkap Sultan, Jumat (7/5/2021).

Sementara, Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengungkap, larangan mudik lokal tersebut sulit dilaksanakan di DIY sebab akses keluar masuk antar kabupaten/kota sangat banyak.

“Ya kalau itu dilaksanakan di DIY itu sulit. Empat kabupaten dan kota selain Kulonprogo tidak bisa. Jalan tikus lorong-lorong itu banyak. Akses di Kota dengan Bantul, Sleman dan Gunungkidul yang akses lintas ratusan jumlahnya dan merata,” tandas dia.

Namun begitu, apabila pemerintah pusat tetap memberlakukan larangan mudik lokal, DIY harus bekerja keras mencari solusi. Salah satu solusi yang ditempuh yakni memaksimalkan peran Satgas Penanganan COVID-19 di tingkat desa.

“Misalnya, setiap ada orang mau keluar ketok arep metu, mau keluar dicegat satgas desa atau RT/RW. Kita tidak mungkin melakukan penjagaan, kecuali Kulonprogo ya, kalau mau (lewat) renang. Kalau regulasinya imbauan, saya kira pak gubernur akan membuat kebijakan,” tandas Aji. (Fxh)

Sumber : KR Jogja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *