Program PEN Sektor Infrastruktur Serap 1,2 Juta Tenaga Kerja

Jakarta – Kementerian PUPR fokus pada lima program prioritas nasional selama pandemi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN). Salah satunya dengan program padat karya tunai yang saat ini realisasinya mencapai 40% dan diperkirakan menyerap 1,2 juta tenaga kerja.

“Karena dengan pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja dan industri di sekitarnya juga turut tumbuh selama proses pembangunan berlangsung,” jelas Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja dalam keterangan tertulis, Rabu (2/6/2021).

Dalam Dialog Produktif Akselerasi PEN Dorong Pembangunan yang diselenggarakan KPCPEN, Endra menjelaskan Kementerian PUPR yang merupakan salah satu ujung tombak dalam proses pemulihan ekonomi nasional melalui pembangunan infrastruktur juga terus melaksanakan pembangunan di masa pandemi.

“Salah satunya adalah program padat karya tunai senilai Rp 23,24 triliun, ini dalam rangka membuka lapangan pekerjaan sampai ke pelosok pedesaan melalui 20 kegiatan seperti, reservasi jalan, perbaikan drainase, mengecat jembatan dan lain-lain, realisasinya sudah mencapai 40% yang kami perkirakan bisa menyerap 1,2 juta tenaga kerja,” terang Endra.

Empat fokus pembangunan lainnya dari Kementerian PUPR di masa pandemi adalah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan alokasi sebesar Rp 3,8 triliun, pembangunan proyek ketahanan pangan Rp 34,3 triliun, pembangunan infrastruktur sektor Informasi, Komunikasi dan Teknologi Rp 420 miliar, dan pembangunan kawasan industri Rp 9,83 triliun.

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Moch. Adrian mengatakan presiden berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai angka lebih dari 7%. Pemerintah daerah pun didorong agar membantu pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju positif tersebut.

Untuk itu, APBN dan APBD selaku instrumen belanja pemerintah perlu didorong agar realisasinya lebih cepat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. APBD pada 2021 mencapai Rp 1.199,36 triliun dan hingga saat ini realisasi APBD baru mencapai 21,98%.

“Kami sangat berharap pemerintah daerah bisa segera mengakselerasi penyerapan APBD hingga berkontribusi ke angka pertumbuhan ekonomi nasional yang kita targetkan 7% pada kuartal II tahun ini,” terangnya.

Menurut Adrian, pemerintah daerah didorong agar fokus membelanjakan APBD kepada hal-hal yang bersifat produktif. Kemendagri telah memberikan rambu-rambu dalam bentuk 12 kebijakan yang prinsipnya memberikan arahan pada Pemda dalam mendorong akselerasi PEN yang bersumber dari APBD.

“Belanja-belanja yang bersifat program padat karya sehingga berdampak pada penurunan pengangguran akibat COVID-19. Kemendagri telah memberikan rambu-rambu dalam bentuk 12 kebijakan yang prinsipnya memberikan arahan pada Pemda dalam mendorong akselerasi PEN yang bersumber dari APBD,” terangnya

Adapun menurut pengamat ekonomi dan Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah, tujuan utama pemulihan ekonomi nasional ini adalah meningkatkan ketahanan masyarakat dan pelaku usaha agar bisa bertahan selama pandemi berlangsung. Sehingga masyarakat dan pelaku usaha bisa segera bangkit setelah pandemi.

Oleh karena itu program padat karya tunai masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Motor penggerak perekonomian di saat pandemi, menurut Piter, adalah belanja pemerintah melalui program PEN.

“Saya kira semua lembaga pemerintah saat ini sudah bergerak untuk menjaga ketahanan perekonomian kita termasuk menjaga keberlangsungan proyek-proyek infrastruktur yang memberikan dampak turunan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan berimbas pada daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi,” pungkasnya.

Sumber : Detik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *