Dewan Minta Kebijakan Ditinjau Ulang, Instruksi Bupati Hempaskan Sektor Wisata

BANTUL, KRJogja.com–  Keluarnya Instruksi Bupati No 15/Instr/2021 tentang perpanjangn PPKM Mikro dibarengi penutupan objek dibawah pengelolaan Pemda Bantul menuai polemik. Sektor wisata yang tengah berjuang bangkit dari keterpurukan selama pandemi kembali terhempas. Merujuk data dilapangan, sejak pandemi tahun 2020, 2021 di Dusun Mancingan atau kawasan Parangtritis hanya 39 warga terpapar Covid-19. Sementara pelaku usaha disepanjang pantai selatan Bantul  kembali tersungkur dengan instruksi bupati tersebut.

“Merujuk data Gugus Tugas Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek selama tahun 2020, 2021 di Dusun Mancingan terdapat 39 warga terpapar Covid-19. Mereka warga saya, yang sama sekali tidak ikut terlibat dalam kegiatan wisata pantai, ” ujar Kepala Dusun Mancingan Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek, Handri Sarwoko, Minggu (20/6/2021).

Selama ini warganya punya kesadaran cukup baik dalam menerapkan protokol kesehatan. Sehingga Covid-19 bisa dikendalikan meski ada ratusan ribu wisatawan silih berganti masuk Parangtritis.  Sementara ‎seorang pemilik Rumah Makan Seafood Salsabila Pantai Depok Bantul, Dardi Nugroho mengatakan, sepanjang Sabtu -Minggu kemarin,  tidak satupun wisatawan mampir ke rumah makannya.  “Kebijakan ini sama saja membunuh pelaku usaha di pantai. Kami masyarakat berjuang supaya bisa menyambung hidup, mestinya pemerintah tidak seperti ini caranya,”

ujarnya.Momentum akhir pekan jadi tumpuan pelaku usaha pantai  mendapatkan rezeki. Hasilnya bisa menopang keluarga dan membayar cicilan di bank.  “Cicilan di perbankan tidak mau ditunda dengan alasan apapun. Apalagi dengan dalih wisatawan pantai sepi,” ujarnya.  Dengan kebijakan tersebut,  Dardi sambil berseloroh minta pemerintah kira kira mau membayar hutang pelaku usaha kuliner seafood di Pantai Depok.  Penutupan objek sangat tidak manusiawi, disaat masyarakat terpuruk dilanda pandemi justru pemerintah  menutup objek wisata.

Ketua Komisi B DPRD Bantul, Wildan Nafis SE mengatakan,  mestinya dalam mengeluarkan kebijakan kaji dengan seksama. Tidak sekadar dari bidang kesehatan,  tetapi bidang ekonomi juga. Tahun kedua pandemi ini bidang kesehatan dan ekonomi harus seiring. Politisi PAN inipun ragu intstruksi bupati ini sudah dikaji mendalam atau belum. “Memang benar gubernur menginstruksikan untuk mengambil langkah strategis dalam mencegah Covid-19, tetapi kan tidak serta merta melakukan penutupan objek wisata seperti ini,” ujar Wildan.

Terbitnya Instruksi Bupati  dadakan dengan menutup objek wisata tentunya membuat semua pihak terkejut. Apalagi,  isnstruksi terkait penutupan tempat wisata yang dikelola pemerintah terkesan tidak adil. Mereka sudah kulakan,  tiba-tiba instruksi penutupan. Warga sudah keluar modal banyak itu harus ditanggung sendiri. 

“Harusnya dilakukan kajian mendalam, benar covid naik,  harusnya ketua gugus bidang ekonomi dilibatkan dalam menyusun sebuah instruksi. Jangan hanya dari bidang kesehatan saja, bidang  bidang pemulihan ekonomi juga iya.  Kapan kita mau bangkit ekonominya kalau seperti ini.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Kwintarto Heru Prabowo mengatakan,  jika instruksi bupati sudah disahkan. Sebagai kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  hanya melaksanakan dari keputusan tersebut.  “Kalau ditanya terkait  penutupan tersebut tentu sangat prihatin, tetapi kan harus dilaksanakan,” ujar Kwintarto. (Roy)

Sumber : KR Jogja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *