Makin Banyak Warga “Miskin Baru”, DPRD DIY Desak Pemda Cairkan Bantuan Warga

YOGYA, KRJOGJA.com – Pimpinan DPRD DIY bersama seluruh Fraksi bertandang ke Kepatihan untuk beraudiensi dengan Gubernur DIY, Kamis (29/7/2021). Dewan mempertanyakan penanganan pandemi Covid-19 yang terkesan lambat baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi.

Ketua DPRD DIY, Nuryadi, mengatakan dewan menyampaikan beberapa dorongan agar Pemda DIY bergerak cepat terutama dalam bidang kesehatan yakni cakupan vaksinasi warga dan juga sosial ekonomi, atau pemberian bantuan sosial untuk warga. Nuryadi mengungkap perlunya perubahan APBD DIY untuk mempercepat penanganan tersebut.

“Kalau vaksinasi yang nyata-nyata belum bisa dinikmati masyarakat, jadi kewenangan pemerintah pusat karena DIY mendapat jatah. Setelah dapat jatah, baru bisa membuat tata kelola vaksinasi. Kami minta ini dipercepat karena satu cara atasi situasi pandemi ya vaksin,” ungkap Nuryadi pada wartawan.

Di sisi lain, DPRD DIY juga bersiap melakukan pergeseran APBD untuk memaksimalkan penanganan Covid. Serapan rendah dana penanggulangan Covid DIY menjadi perhatian dengan harapan tak terjadi lagi kedepan.

“Kita dorong percepatan perubahan APBD. Semakin cepat maka kita semakin fokus menata apa saja yang diperlukan baik untuk kesehatan maupun ekonomi. Apa yang dilakukan eksekutif enam bulan ini belum memuaskan karena secara persentase belum maksimal belanjanya,” tandas Nuryadi.

Nuryadi juga mendesak agar Pemda DIY bisa bergerak cepat melakukan pendataan jumlah warga terdampak yang mengalami penurunan ekonomi akibat pandemi. Pasalnya, kini tak lagi bisa pembagian bantuan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementrian Sosial saja karena warga terdampak secara ekonomi jauh lebih banyak.

“Kami minta bantuan nanti hanya berfokus pada DTKS saja tapi untuk semua warga terdampak. Saat ini banyak warga yang miskin baru dalam tanda petik. Ini yang kami ingatkan betul terkait bantuan sosial untuk warga DIY,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, menambahkan pembahasan pergeseran atau realokasi APBD DIY akan secepatnya dilakukan agar percepatan penanganan bisa terwujud. DIY menurut Huda sebenarnya bisa menggunakan anggaran maksimal baik dari APBD maupun Dana Keistimewaan (Danais) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Untuk Danais juga sudah ada aturannya, bisa untuk jaminan hidup (jadup) dan juga untuk pembiayaan isoman. Jadi, perencanaan untuk Covid ini bisa dua yakni APBD dan Danais,” tandas Huda. (Fxh)

Sumber : KR Jogja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *