Kondisi Darurat, Pariwisata DIY Butuh Stimulus dan Insentif

YOGYA, KRjogja.com – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah menggulirkan beberapa skema program bantuan seperti dana hibah, Bantuan Insentif Pemerintah (BIP), Big Promo, paket logistik dan lain-lain kepada pelaku pariwisata maupun ekonomi kreatif yang terdampak pandemi Covid-19, tidak terkecuali di DIY. Namun sangat disayangkan berbagai skema program bantuan yang disalurkan tersebut dinilai belum mampu mendukung pemulihan industri pariwisata ditambah dengan persyaratannya yang rumit sehingga sulit diakses pelaku pariwisata.

Ketua Umum DPD Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY Bobby Ardyanto Setya Aji mengatakan dana hibah bagi pelaku industri pariwisata yang terdampak pandemi memang sudah bisa diakses sejak tahun lalu, sementara BIP belum bisa diakses. Namun alokasi dana hibah dari besaran pajak yang berbayar tersebut baru terealisasi dimanfaatkan pelaku industri pariwisata di sektor perhotelan dan restoran di DIY pada 2020.

“Dana hibah yang disalurkan Kemenparekraf tersebut sudah terealisasi tetapi baru di sektor akomodasi dan restoran di DIY tahun lalu. Sementara, alokasi dana hibah bagi sektor industri pariwisata yang lainnya belum ada stimulus,” ujarnya di Yogyakarta, Rabu (4/8).

Bobby menyampaikan selain dana hibah, Kemenparekraf menggulirkan program BIP yang sudah masuk tetapi pihaknya belum mengetahui apakah sudah ada tindak lanjut proses penerima BIP tersebut di DIY. Berbagai skema program bantuan yang digulirkan pemerintah bagi pelaku industri pariwisata dinilai belum tepat dan belum mendukung untuk bangkit atau reaktivasi pariwisata. Reaktivasi pariwisata DIY inilah yang sebenarnya perlu dukungan konkrit dan tidak terlalu birokratis baik dari pusat maupun pemda setempat.

“Kami masih belum tersupport dari sisi ini berbagai program bantuan dari pusat tersebut. Kami ingin bisa mengakses berbagai stimulus maupun insentif yang digulirkan tersebut karena situasi industri pariwisata di DIY sudah emergency dan extraordinary. Supaya jangan sampai industri pariwisata DIY kolaps agar tidak menjadi permasalahan tersendiri,” ungkapnya.

Senada, Perwakilan dari Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (Asita) DIY Moko Sudiro mengaku pihaknya mendapatkan bantuan dari Kemenparekraf melalui program Big Promo, tetapi banyak pelaku pariwisata di DIY yang kesulitan administrasi. Alhasil, sedikit sekali pelaku pariwisata di DIY yang bisa menerima kemanfaatan dan kurang efektif dari program tersebut.

“Gas dan rem itu pasti, tetapi dosis itu harus diracik agar kesehatan dan ekonomi bisa berjalan bersama. Kita tidak tinggal diam dan memikirkan berbagai upaya mencari solusinya agar pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif bisa bertahan,” kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) DIY Singgih Raharjo

Singgih mengakui para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di DIY memang sangat membutuhkan relaksasi maupun insentif di tengah kebijakan pengetatan dan dampak pandemi Covid-19. Kondisi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di DIY jelas sangat terpukul akibat pandemi maupun kebijakan pengetatan, sehingga perlu stimulus dari pemerintah agar mampu menjaga agar kesehatan dan ekonomi bisa berjalan dengan seimbang. (Ira)

Sumber : KR Jogja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *