Indosat Ooredoo Hutchison Bersiap Geber Layanan 5G

Merdeka.com – Director Chief Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison, M. Danny Buldansyah, mengatakan bersatunya Indosat Ooredoo dan Hutchison 3 Indonesia akan berdampak pada penggelaran jaringan 5G ke depannya. Hal tersebut lantaran spektrum yang dimiliki mampu mendukung teknologi generasi kelima ini.

“Bergabungnya dua perusahaan ini akan menghasilkan spektrum yang mencukup gelaran 5G lebih baik lagi, sehingga 5G experience yang sebenar-benarnya itu bisa terlaksana,” kata Danny kepada awak media.

Dengan bergabung dan menjadi Indosat Ooredoo Hutchison, maka sisi finansial pun akan lebih kuat lagi. Terlebih untuk menggelar jaringan 5G. Pasalnya, dibutuhkan kemampuan finansial yang besar.

Lebih lanjut Danny juga menuturkan, tidak hanya soal finansial, pengembangan 5G lebih baik dimungkinkan karena talenta yang dimiliki perusahaan mampu memberikan dampak untuk inovasi teknologi ke depannya. Sejauh ini, layanan 5G Indosat Ooredoo baru ada di lima kota, yakni Jakarta, Solo, Surabaya, Makassar, dan Balikpapan.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate telah merestui penggabungan dua perusahaan telekomunikasi, Indosat Ooredoo dan Hutchison (Tri). Persetujuan merger itu telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kepmen).

“Saya sebagai Menkominfo telah memberikan persetujuan atas merger dan akuisisi penggabungan Indosat dan Tri melalui Kepmen nomor 7 tahun 2022 tentang Persetujuan Penggabungan Penyelenggaraan Telekomunikasi PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia,” kata Menteri Johnny dalam konferensi pers virtual, Selasa (4/1).

Dilanjutkannya, dengan Kepmen ini maka seluruh hak dan kewajiban PT Hutchison 3 Indonesia terkait dengan penyelenggara telekomunikasi beralih menjadi hak kewajiban Indosat.

“Termasuk dan tidak terbatas sebagai berikut: Hak penggunaan nomor telekomunikasi, Kewajiban penyelenggaraan jaringan dan jasa, Kewajiban keberlangsungan layanan kepada pelanggan, Kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi, Kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak biaya telekomunikasi dan spektrum, dan Kontribusi pelayanan USO,” terangnya.

Sumber: Liputan6 / Agustinus Mario Damar [faz]

Merdeka.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *